DARI EKONOMI ORTODOKS KE EKONOMI KONSTITUSIYudhie Haryono | Mazhab Tebet


Sinkronnews.com - 60 tahun sudah negara ini dikelola oleh mazhab ekonomi ortodoks bernama neoliberalisme. Pelakunya menyembah pasar walau bicara konstitusi pasal 33. Akibatnya, mereka memberlakukan APBN defisit, yang ditutup pakai utang berbunga dan kenaikan pajak terus menerus tanpa melihat kapasitas warga negara dalam berekonomi; BUMN dijual murah tanpa mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru; SDA (sumber daya alamnya) dikuasai asing, di mana negara hanya dapat royalti kecil; Pasarnya dibuka bebas, sehingga industri lokal mati dan terjadilah deindustrialisasi secara masif; Negara jadi wasit, bukan pemain. Sebab pemainnya adalah pemodal besar dan internasional; Ukuran sukses adalah saat PDB naik, investasi masuk, rating bagus tetapi depresiasi rupiah menggila.

Apa akibatnya? Terbentuklah ilusi negara kaya sumber daya alam, tetapi rakyat tetap miskin. Yang bertambah hanya crazy rich, konglomerat dan oligarki. Yang berkembang hanyalah kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, kesenjangan, kesakitan, kekalahan warga negara. Yang terjadi hanya keterjajahan, kehinaan, kepiluan dan kesuraman kehidupan warga negara.

Kini saatnya ganti sistem tersebut ke ekonomi konstitusi. Ini adalah ekonomi-Politik Pancasila yang bekerja dengan konfigurasi sistem. Apa akibatnya? Ekonomi kita berasitektur kebalikannya dari ortodoksi neoliberal: APBN didesain tidak berbasis utang, tapi berbasis sekuritisasi aset; Cabang produksi penting dimiliki dan dikuasai negara; SDA untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk ekspor mentah dan crazy rich saja; Pasar diatur dan dikelola (pasar terkelola), bukan dibebaskan; Negara jadi pengarah, bukan cuma wasit; Ukuran suksesnya adalah perealisasian dari Pasal 27, 29, 31, 32, 33 dan 34.

Kini saat tepat mengganti pelakunya yang harus bekerja merekonstruksi lewat 3 jalan: 1)Ganti arsitektur keuangannya. Selama APBN masih utang, negara tidak akan pernah berdaulat. Sebab semua utang adalah tali kekang. Ia alat mula invasi yang nanti memproduksi berbagai regulasi yang menjerat, mencekik serta memperbudak. Dus, investasi asing itu ilusi. Mimpi yang menipu.

2)Ganti regulasi dan kelembagaan yang sudah dan sedang dirancang. Ada ribuan UU yang harus direformulasi. Karena UU sekarang inilah yang mengunci sistem neoliberal menjadi legal. Termasuk di sini adalah bangun ulang kelembagaan BUMN jadi alat kemakmuran negara, bukan perusahaan yang cari untung seperti swasta.

3)Ganti SDM dan kurikulum berpikirnya. Ini yang paling penting. Maka, fakultas ekonomi harus berhenti mencetak "pembebek" yang hafal teori pasar bebas. Sebaliknya harus cetak ekonom yang paham konstitusi, sejarah, struktur dan kultur bangsa Indonesia. Sebab jika SDM-nya masih sama, ganti sistem pun akan balik lagi ke sistem lama.

Tentu saja, kelembagaan baru dan agensi baru ini tidak memilih ekonomi komunis di mana negara menguasai semua. Juga bukan memilih ekonomi kapitalis di mana pasar menguasai semua. Tetapi, memilih ekonomi konstitusi di mana negara menguasai ekonomi untuk hajat hidup orang banyak; pasar diatur dan dikelola (pasar terkelola) untuk yang lain; semua agenda pembangunan diperuntukkan untuk kemakmuran seluruh warga negara; cita-cita dan programnya hanyalah demi kedaulatan plus kemartabatan negara (the wealth of nation).

Inilah pokok pikiran yang akan disampaikan ke publik saat acara peluncuran buku "Sekolah Kejeniusan Ekopol Konstitusi: Kontra Skema Neoliberalisme Dari Nusantara." Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 23 Nopember 2026, pukul 14.00 WIB, di Aula HB Jasin Lantai 4, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Buku ini ditulis secara kolektif oleh para ekonom heterodoks: Yudhie Haryono, Ichsanuddin Noorsy, Riskal Arief, Agus Rizal, Dedi Setiadi, Asy’ari Muchtar, Anang Fahmi, Yaya Sunaryo, Firdaus Syamsu, Gunardi Endro, Setiyo Wibowo, M. Hatta Taliwang, dan Irawan Djoko Nugroho.

Peluncuran tersebut dirangkai dengan diskusi yang akan menghadirkan 200 ekonom dan 100 aktivis, serta pidato kebudayaan oleh Ichsanuddin Noorsy dengan tema, “Akar-Akar Budaya Ekonomi Konstitusi." Semua peserta yang hadir akan mendapat buku dan naskah pidatonya yang berjudul "Manifesto Ekopol Konstitusi." Bagi yang minat hadir harap kontak panitia: Rian, +6281213196288.(*)

Posting Komentar

0 Komentar