Melawan Represi, Mendesak Reformasi Polri

Sinkronnews.com - Jakarta, Masalah akuntabilitas dan penghentian Impunitas dan juga setiap kasus dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan oleh aparat harus diproses secara terbuka di pengadilan umum. Bangun sistem pengaduan masyarakat yang aman, cepat, dan tidak menimbulkan kriminalisasi pelapor.

Reformasi Polri bukan hanya urusan polisi. Ini urusan kita semua. Negara yang aman adalah negara yang warganya tidak takut pada negaranya sendiri.

Masyarakat, kampus, serikat buruh, organisasi keagamaan, media, dan komunitas untuk ikut mengawal. Diskusi publik, aksi damai, dan pengawasan anggaran adalah bentuk perlawanan sipil terhadap represi.

Pemerintah dan DPR tidak bisa lagi menunda. Setiap hari penundaan berarti ada lagi warga yang berpotensi menjadi korban. Reformasi Polri adalah syarat mutlak agar Indonesia bisa bicara tentang demokrasi, investasi, dan keadilan tanpa rasa takut.

Negara Harus Hentikan Represi Polri harus ditarik dari politik praktis dan juga menghentikan pelibatan aktif dan pasif anggota Polri dalam kegiatan politik, bisnis, dan pengamanan kepentingan kelompok tertentu.