JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas telah rampung menyusun dokumen strategis
berbasis analisis National Transfer Accounts (NTA) yang dirancang untuk memahami
dinamika kependudukan sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih adil lintas generasi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Wakil
Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, serta sejumlah
pejabat terkait peluncuran Buku Investasi Antargenerasi "Arah Baru Kebijakan
Indonesia di Akhir Transisi Demografi di Kantor Bappenas", Senin (6/4).
NTA merupakan metode internasional untuk mengukur aliran sumber daya ekonomi
antar kelompok usia, sehingga memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasis siklus hidup dan keadilan antargenerasi. Melalui pendekatan tersebut,
analisis NTA diharapkan menjadi kompas baru bagi pemerintah dalam memetakan
aliran sumber daya ekonomi lintas usia.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas Maliki, menegaskan bahwa buku ini hadir sebagai alat analisis yang lebih mendalam. “Jika selama ini kita berbicara tentang bonus
demografi hanya berdasarkan jumlah anak, usia produktif, dan lansia melalui batasan
usia yang sederhana (cut-off), maka melalui NTA kita dapat mengetahui produktivitas
riil dari kelompok usia tersebut,” ungkap Deputi Maliki.
Pemerintah mencatat bahwa Indonesia kini memasuki fase penurunan laju
pertumbuhan penduduk, dengan proporsi lansia yang terus meningkat. Alih-alih
memandang lansia sebagai beban, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi silver dividend melalui penguatan silver economy, termasuk pengembangan layanan
kesehatan, hunian ramah lansia, serta teknologi pendukung.
Di sisi lain, isu care economy (ekonomi perawatan) juga mendapat perhatian serius,
mengingat beban perawatan anak dan lansia selama ini belum terbagi secara
proporsional dan cenderung ditanggung oleh perempuan, yang berujung pada time
poverty (kemiskinan waktu).
Buku ini digunakan sebagai landasan strategis dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan menekankan enam arah transformasi, 1) Investasi sumber daya manusia sejak dini melalui penguatan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak; 2) Reformasi pasar kerja melalui transformasi pendidikan vokasi dan sistem pengupahan berbasis kompetensi; 3) Peningkatan produktivitas perempuan melalui penyediaan fasilitas pengasuhan anak dan sistem kerja fleksibel; 4) Penguatan jaring pengaman sosial melalui reformasi sistem pensiun yang berkelanjutan bagi lansia; 5) Pengembangan care economy sebagai sumber lapangan kerja formal baru; serta 6) Pemerataan wilayah
melalui sinkronisasi pembangunan inklusif antara Indonesia Barat dan Timur.
Acara ini turut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala
BKKBN Wihaji, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza,
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Regional
Director ad interim UNFPA Asia and the Pacific Aleksandar (Sasha) Bodiroza.
Kolaborasi lintas sektor ini penting dalam merespons dinamika transisi demografi
Indonesia. Melalui pendekatan berbasis NTA, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkeadilan antargenerasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan ke depan. “Paling penting adalah support systemnya. NTA ini kita harapkan bisa menjadi tools bagi kita untuk menyusun kebijakan-kebijakan itu, terutama kebijakan aging population kita,” pungkas Deputi Maliki.
0 Comments