359 Honorer Tenaga Kesehatan Pesisir Selatan Dirumahkan.
Pesisir Selatan, sinkronnews.com — Sebanyak 359 orang yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer yang dirumahkan kini menjadi sorotan berbagai instansi dan kalanggan masyarakat akan menggelar aksi damai ke Kantor DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu, 15 April 2026.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan kejelasan nasib mereka, setelah sebelumnya upaya dialog dengan pemerintah daerah yang dipimpin Wakil Bupati dinilai belum membuahkan solusi konkret. Para nakes berharap, melalui pertemuan langsung dengan pimpinan dan anggota DPRD, aspirasi mereka dapat didengar dan diperjuangkan.
Ketua Aliansi, Revilla Nova Amin, bersama Sekretaris Ns. Erni Mariza, menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan resmi kepada Ketua DPRD serta Kapolres Pesisir Selatan terkait rencana aksi tersebut. Mereka memastikan kegiatan akan berlangsung secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam agenda aksi, para nakes berkomitmen untuk menunggu hingga rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pesisir Selatan selesai. Usai rapat, mereka berharap pimpinan DPRD bersedia menerima perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Ini adalah ikhtiar kami untuk memperjuangkan nasib. Kami hanya ingin kembali bekerja di instansi masing-masing,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam pernyataan resmi aliansi tersebut yang diterima, Rabu (8/4/2026).
Selain meminta untuk dipekerjakan kembali, para nakes juga menyatakan tidak menuntut gaji selama masa penantian. Mereka berharap tetap dapat mengabdi sambil menunggu peluang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema PPPK paruh waktu jika dibuka di kemudian hari.
Aliansi juga menyoroti ketimpangan kebijakan, di mana menurut mereka, daerah lain tidak merumahkan tenaga kesehatan maupun honorer yang belum diangkat menjadi PPPK. Mereka menilai kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terlebih tenaga pendidik di daerah yang sama tidak mengalami kebijakan serupa.
"Para nakes juga meminta agar dilakukan pendataan ulang sebagai dasar pengusulan ke program PPPK di masa mendatang, sehingga peluang mereka untuk diangkat tetap terbuka."ujarKetua Aliansi, Revilla Nova
Aksi damai ini diharapkan menjadi titik temu antara para tenaga kesehatan honorer dengan para pemangku kebijakan di daerah. Di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat, nasib ratusan nakes ini menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. (c*)
0 Comments