Sinkronnews.com - Jakarta, Di tengah hiruk-pikuk pameran teknologi kelapa sawit internasional PALMEX Jakarta 2026, satu komoditas yang kerap luput dari sorotan justru menyimpan potensi energi terbarukan yang luar biasa: cangkang sawit (oil palm shell). Ketika dunia bergegas menuju transisi energi, biomassa limbah kelapa sawit ini dinilai sebagai bahan bakar padat paling efisien dan ramah lingkungan. Namun, di balik peluang besar, ada persoalan struktural yang menghambat pemanfaatannya di dalam negeri.
Menurut Dikki, Chairman dari APCASI (Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia), permintaan cangkang sawit dalam dua hingga tiga tahun ke depan akan meningkat pesat, baik dari pasar ekspor maupun domestik.
“Cangkang sawit adalah biomassa yang paling bagus dan paling efektif dibandingkan biomassa apa pun yang ada di seluruh dunia,” tegas Dikki kepada Kompas.com di sela-sela acara PALMEX 2026 di Jakarta International Expo, Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan data APCASI, saat ini produksi cangkang sawit nasional mencapai sekitar 12–14 juta ton per tahun. Sebagian besar diekspor ke negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan untuk menggantikan batu bara di pembangkit listrik. Namun, potensi pasar domestik masih sangat terbuka lebar, terutama untuk co-firing di PLTU maupun bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN.
EUDR Tak Signifikan Pengaruhi Ekspor Cangkang Sawit
Regulasi deforestasi Uni Eropa atau EUDR yang kontroversial belakangan ini kerap disebut sebagai penghambat ekspor produk sawit. Namun, Dikki menjelaskan bahwa untuk cangkang sawit, dampaknya nyaris tidak terasa.
“Pasar Eropa untuk cangkang sawit kecil sekali, karena logistic cost dan kebijakan Uni Eropa yang tidak membolehkan pengiriman green energy dari sumber yang jauh. Mengapa? Karena pengiriman menggunakan kapal justru menghasilkan emisi dari bahan bakar fosil. Jadi, kebijakan EUDR tidak signifikan memengaruhi pasar cangkang sawit Indonesia,” paparnya.
Sebaliknya, pasar utama cangkang sawit justru berada di kawasan Asia yang jarak tempuhnya lebih pendek dan menerima cangkang sawit sebagai substitusi batu bara tanpa persyaratan keberlanjutan yang rumit.
Langkah Strategis APCASI: Serap di Dalam Negeri, Minta Insentif BPDP
Meski prospek ekspor cerah, Dikki menilai langkah paling strategis adalah meningkatkan penggunaan cangkang sawit di dalam negeri. Hal ini tidak hanya menciptakan kemandirian energi ramah lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor pengumpulan, pengolahan, dan distribusi biomassa.
“Sirkulasi ekonomi harus mengalir ke pengusaha kecil dan menengah di dalam negeri. Jangan hanya bahan mentahnya dikirim ke luar, tetapi nilai tambahnya dinikmati bangsa sendiri,” ujar Dikki.
Tantangan terbesar saat ini adalah biaya logistik yang tinggi untuk mengirim cangkang sawit dari lokasi pabrik kelapa sawit (PKS) ke pembangkit listrik PLN, terutama PLTD yang tersebar di wilayah Timur Indonesia. Karena itu, APCASI mengusulkan agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memberikan insentif untuk biomassa.
“Saya mengusulkan, persoalan logistic cost cangkang sawit untuk bisa masuk ke PLTD milik PLN harus diberikan insentif melalui anggaran BPDP. Jangan hanya biodiesel yang menyerap insentif lebih dari 90 persen anggaran BPDP. Harus ada juga untuk biomassa,” tegas Dikki.
Usulan ini disampaikan sebagai bentuk keadilan alokasi dana sawit yang selama ini didominasi untuk program biodiesel. Padahal, biomassa cangkang sawit memiliki multiplier effect yang tidak kalah besar, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum teraliri listrik optimal.
PALMEX 2026: Momentum Akselerasi Hilirisasi Biomassa
PALMEX Jakarta 2026 yang berlangsung 6–7 Mei 2026 memang difokuskan pada digitalisasi dan hilirisasi sawit. Namun, kehadiran APCASI di ajang ini menjadi pengingat bahwa limbah padat sawit – yang sering dianggap remeh – sesungguhnya adalah komoditas strategis energi nasional.
Dengan dukungan regulasi yang tepat, termasuk insentif logistik dari BPDP, Indonesia tidak hanya bisa mengurangi ketergantungan pada batu bara, tetapi juga membuka lapangan kerja hijau di pedesaan. Pertanyaannya kini: apakah pemerintah bersuara? Atau biarkan cangkang sawit terus mengalir ke luar negeri tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyat dirumah.
0 Comments